BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam
politik Internasional (sistem internasional) seperti halnya dalam kehidupan
sosial, senantiasa berkaitan dengan konflik dan kerjasama. Bahkan dalam
lingkungan kita sendiri dengan teman-teman, antarkeluarga, terdapat
muatan-muatan dan corak kompetisi (konflik) dan kerjasama seperti itu. Konflik
masih dapat dihindari jika terdapat kontrol yang baik dalam interaksi tersebut.
Dalam
tataran sistem internasional, masih terdapat beberapa kesamaan dengan konflik
yang terjadi dalam tataran kehidupan sosial. Namun dalam tataran sistem
internasional, intensitas dan tingkat kecenderungan untuk menekankan pada
unsur-unsur kompetitif semakin intensif. Intensif yang dimaksud dapat tercermin
dalam bentuk-bentuk perang, perlombaan senjata (arms race), dan sebagainya.
Konflik
adalah hasil terjadinya persaingan yang terdapat dalam sistem internasional
(hubungan-hubungan antarnegara-bangsa) yang dilandasi oleh konsep: ego-centrisme atau aspirasi untuk
mempertahankan dan meningkatkan kekuatan serta kedudukan negara dalam hubungannya
dengan negara lain yang berasal dari perkembangan sistem negara-negara
kebangsaan itu sendiri.
Dalam
kawasan Asia Timur, konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan dapat
dijadikan contoh bahwa dalam sistem internasional tidak menutup kemungkinan
terjadinya konflik sebagai hasil dari interaksi. Konflik antara Korea Utara dan
Korea Selatan yang didasari dari perbedaan ideologi antara keduanya membawa
kedua negara ini terlibat dalam ketegangan. Terlebih dengan intervensi
negara-negara lain untuk memenuhi kepentingannya semakin memperkeruh keadaan
dan membuat kabur dasar masalah perang antara Korea Utara dan Korea Selatan.
Ketegangan yang terjadi diantara kedua negara tersebut tentu saja berdampak ke
kedua belah pihak dan ke anggota-anggota kawasan Asia timur lainnya. Dalam
makalah ini kami akan membahas bagaimana dinamika ketegangan Korea Utara dan
Korea Selatan berpengaruh pada kawasan Asia Timur.
1.2 Rumusan Masalah
·
Mengapa konflik
Korea Utara dan Korea Selatan dapat terjadi ?
·
Bagaimana dampaknya
pada kedua negara yang terlibat dan negara-negara anggota
kawasan Asia Timur ?
·
Bagaimana
bentuk-bentuk penyelesaian konflik tersebut ?
1.3 Tujuan
·
Memahami apa
yang dimaksud dengan Konflik dalam interaksi internasional
·
Mengetahui
konflik yang terjadi di kawasan Asia Timur yaitu konflik antara Korea Utara dan
Korea Selatan
·
Memahami
dinamika konflik Korea Utara dan Korea Selatan dan pihak-pihak yang turut
campur tangan dalam konflik.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Pengertian Konflik
Konflik adalah hasil
terjadinya persaingan yang terdapat dalam sistem internasional
(hubungan-hubungan antarnegara-bangsa) yang dilandasi oleh konsep: ego-centrisme atau aspirasi untuk
mempertahankan dan meningkatkan kekuatan serta kedudukan negara dalam hubungannya
dengan negara lain yang berasal dari perkembangan sistem negara-negara
kebangsaan itu sendiri.
Disamping itu
kita juga masih bisa melihat sisi perbedaan analisisnya antara dua kategori
besar dengan berdasarkan kepada sasaran (tujuan) yakni:
1.Balancing objective conflict (konflik dengan sasaran
keseimbangan)
2.Hegemonic objective conflict (konflik dengan sasaran
hegemonik)
Konflik
dengan sasaran keseimbangan bertujuan untuk mencapai kondisi (keadaan) seimbang
mengenai suatu masalah yang dipertentangkan sementara untuk menjelaskan sasaran
konflik yang hegemonik, adalah yang bertujuan untuk mendominasi keadaan
(situasi) dengan cara mencari atau pemulihan keadaan (restoration) terhadap terganggunya suatu keseimbangan dalam konflik
hubungan antar Negara-negara. Para pelaku konflik lebih cenderung tidak
menunjukan perhatian (konsentrasi) kepada adanya satu sasaran dan berupaya
untuk mencapai keunggulan sebanyak mungkin.
Adalah konflik dengan sasaran hegemonic yang mirip
dengan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan
(struggle for power) sebagai konsekuensi atas konsep pertimbangan kekuatan
(balancing of power). Konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan
adalah konflik dengan konsep Balancing Objective Conflict (konflik dengan
sasaran keseimbangan) dimana dalam konflik ini kedua Negara ini saling
mengganggu stabilitas keamanan diantara kedua Negara tersebut dengan
meningkatkan kekuatan persenjatan kedua Negara. Konsep Hegemonik juga turut
ambil bagian dari konflik tersebut tetapi konflik ini lebih fokus pada konflik
dengan sasaran keseimbangan. Alasan
mengapa konflik Korea termasuk konflik dengan sasaran Hegemonik karena adanya kepentingan-kepentingan
ideologi yang ingin saling menguasai. Korea utara dikuasai
ideologi komunis (Uni Soviet) dan Korea selatan dikuasai ideology Liberal
(Amerika Serikat).
2.2 Sejarah Konflik Korea Selatan dan Korea Utara
Perang antar dua Korea pernah terjadi dari 25 Juni
1950 sampai 27 Juli 1953, adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan.
Perang ini juga disebut "perang yang dimandatkan" (bahasa Inggris
proxy war) antara Amerika Serikat dan sekutu PBB-nya dan komunis Republik
Rakyat Cina dan Uni Soviet (juga anggota PBB). Peserta perang utama adalah
Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan termasuk Amerika
Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya, meskipun banyak negara lain
mengirimkan tentara di bawah bendera PBB.
Sekutu
Korea Utara, seperti Republik Rakyat Tiongkok, menyediakan kekuatan militer,
sementara Uni Soviet yang menyediakan penasihat perang dan pilot pesawat, dan
juga persenjataan, untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara. Di Amerika Serikat
konflik ini diistilahkan sebagai aksi polisional di bawah bendera PBB daripada
sebuah perang, dikarenakan untuk menghilangkan keperluan kongres mengumumkan
perang.
·
25
Juni 1950 - artileri telah diluncurkan, tank-tank dan pasukan infanteri Tentara
Korea Utara mulai menyerang Korea Selatan, sebuah kawasan di selatannya
berseberangan haluan secara politik, yang hanya dipisahkan garis imajiner 38˚.
·
4
Januari 1951 - Tentara Korea Utara yang dibantu Cina berhasil menguasai Seoul.
·
27
Juli 1953 - Amerika Serikat, RRC, dan Korea Utara menandatangani persetujuan
gencatan senjata. Presiden Korea Selatan saat itu, Seungman Rhee, menolak
menandatanganinya namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata
tersebut. Secara resmi, perang ini belum berakhir sampai dengan saat ini.
·
60
tahun kemudian..
·
26
Maret 2010-Tenggelamnya kapal Cheonan milik Korea selatan mengindikasikan
adanya keterlibatan Korea utara dalam peristiwa ini. Eskalasi konflik kedua
Negara kembali meningkat, ketika Amerika serikat mengumumkkan sanksi baru
terhadap Korea utara terhadap peristiwa ini. Menanggapi hal ini, Korea utara
memberikan tawaran kepada Korea selatan, termasuk reunifikasi keluarga dan
penerimaan bantuan banjir.
·
24 November 2010 - Korea utara melakukan serangan
artileri ke pulau Yeonpyeong yang menjadi markas militer Korsel.
·
Sejak perang 1950-1953, Korea Utara dan Korea Selatan
tak pernah mengalami perang terbuka dan total, hanya ada serangkaian perang
terbatas. Meskipun kedua negara memiliki dukungan negara besar seperti Amerika
Serikat dan Uni Soviet (Rusia), tetap saja tak pernah terjadi perang berskala
dan intensitas besar maupun massif. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa
perang kedua negara bersaudara ini adalah perang Proxy, atau perang yang tak
melibatkan kekuatan utama yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.
·
Perang tahun 1950-1953 berakhir dengan tanpa
kemenangan, kecuali angka korban jiwa yang signifikan di kedua belah pihak.
Ketika itu, politik global masih bi-polar, Amerika Serikat dan Uni Soviet,
perang masih dalam tataran perang militer, kemajuan tekonologi dan peradaban
dunia tak sepesat sekarang. Ketika beragam permasalahan bilateral kedua negara
bersaudara ini makin kerap terjadi, bisa saja pihak yang merasa terdzalimi,
akan melakukan perlawanan. Siapa yang menzalimi dan terdzalimi tentu subyektif
bagi kedua negara. Hal sekecil apapun bisa saja menjadi pemicu perang.
2.3
Sebab-Sebab Terjadinya konflik Korea selatan dan Korea Utara
a. Adanya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan
Uni Soviet.
Salah satu dampak Perang Dunia II adalah adanya
Perang Dingin, yakni pertentangan antara Blok Barat dibawah komandan Amerika
Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Pihak Korea Selatan yang
berada dibawah pengaruh Amerika Serikat mengembangkan paham liberal-kapitalis,
sedangkan Korea Utara dibawah pengaruh Uni Soviet mengembangkan paham
sosialis-komunis.
b. Pembagian wilayah korea menjadi dua bagian
Setelah Perang Dunia II berakhir, Korea menjadi daerah yang
dipersengketakan. Dimana beberapa hari sebelum Jepang menyerah pada tanggal 10 Agustus
1945, Amerika Serikat dan Uni Soviet akan menerima tawanan-tawanan perang
Jepang yang berada didaerah Korea. Keputusan ini didasarkan pada Perjanjian
Potsdam 1945, yaitu membagi Korea menjadi dua bagian dengan batas wilayah 38º
Lintang Utara, menyerah kepada Amerika Seikat dibawah pimpinan Letnal
Jenderal John R. Hogde. Sedangkan
pasukan Jepang yang berada disebelah Utara garis 38º Lintang Utara, menyerah
kepada Uni Soviet dibawah pimpinan kolonel Jenderal Ivan M. Christyalov.
Pihak Amerika Serikat dan Uni Soviet sebenarnya tidak menjadikan
garis tersebut sebagai garis demarkasi antara Korea Utara dan Korea Selatan,
melainkan garis tersebut hanya merupakan batas wilayah untuk menerima
tawanan-tawanan Jepang pasca Perang Pasifik. Namun, pada akhirnya garis
tersebut berubah fungsi menjadi garis demarkasi antara pertahanan Amerika
Serikat dan Uni Soviet. Dengan demikian, pembagian wilayah Korea enjadi dua
bagian ini menjadi suatu garis pertikaian antara dua kekuatan. Dilain pihak,
secara tidak langsung hal ini mengahalangi cita-cita bangsa Korea untuk menjadi
bangsa yang merdeka dan bersatu
c. Tidak adanya
kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang pembentukan Korea Utara.
Pada bulan
Desember 1945 diadakan konferensi para menteri luar negeri di Moskow,
konferensi ini diadakan sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Potsdam. Dalam
konferensi tersebut memperoleh atau menghasilkan kesepakatan antara Amerka
Serikat, Uni Soviet dan Inggris yang menyatakan akan membentuk pemerintahan
Korea yang demokratis. Pemerintahan ini merupakan pemerintahan perwakilan
Internasional yang akan berlangsung selama lima tahun, dimana dalam
pemerintahan perwakilan tersebut pasukan-pasukan Amerika Serikat maupun Uni
Soviet ikut serta didalamnya (joint Commission).
Pelaksanaan pemerintahan perwakilan Internasional ternyata tidak dapat
diwujudkan, karena tidak adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Masalah
korea kemudian dibawa ke sidang sidang umum PBB. Pada tanggal 14 November 1947,
sidang umum PBB memutuskan untuk membentuk komisi yang disebut “United Nations
Temporary Commission on Korea” (komisi Sementara PBB untuk Korea). Dari hasil
sidang tersebut menyarankan agar selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 1948,
di Korea diadakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat Korea. Tugas
dari komisi Sementara PBB untuk korea antara lain:
1.
Mengadakan pengawasan keberlangsungan pemilihan umum
2.
Mengadakan pembicaraan dengan para wakil rakyat hasil
pemilihan umum untuk merundingkan umum untuk merundingkan masalah kemerdekaan
Korea.
Kemudian setelah wakil Korea terpilih, maka PBB
kemudian mengajukan rencana antara lain:
1. Membentuk dewan
Nasional
2. Mendirikan
pemerintahan Korea yang merdeka.
Sesudah pemerintahan Korea terbentuk maka tentara
pendudukan akan ditarik mundur. Korea Selatan dan
Amerika Serikat dapat menjalankan rencana tersebut, sebab rencana itu pada
dasarnya merupakan siasat dari Amerika Serikat sendiri yang mendominasi dalam
PBB. Akan tetapi, Uni Soviet menolak hal tersebut dan mengusulkan, bahwa
tentara pendudukan akan ditarik mundur terlebih dahulu, dan baru kemudian
mendirikan pemerintahan Korea merdeka. Dengan demikian, Korea menjadi ajang pencaturan politik dan militer
antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selanjutnya masing-masing pihak akhirnya membentuk pemerintahan baru
di Korea, yaitu:
1.
Pada tanggal 15 Agustus 1948 Amerika Serikat membentuk
Republik Korea
(Korea Selatan) beribu kota di Seoul, dengan Syngman Rhee
sebagai Presiden pertama.
2.
Pada tanggal 9 September 1948 Uni Soviet membentuk
Republik Demokrasi Rakyat Korea
(Korea
Utara) beribu kota di Pyongyang, dengan Kim II sung sebagai Presiden pertamanya (Agung Leo S, 2012:134)
Pada bulan desember 1948, sidang umum PBB mengesahkan laporan
tentang hasil-hasil pemilihan di Korea Selatan. Sidang menyatakan bahwa
pemerintahan Korea Selatan adalah satu-satunya pemerintahan yang sah. Selain
itu juga diputuskan terbentuknya komisi baru Korea yakni Commission on Korea (Komisi tentang Korea),tugas dari komisi ini
antara lain:
1) Mengambil
alih komisi sementara PBB di Korea
2) Mencoba
mengadakan penyatuan Korea
3) Mengadakan
penyelidikan penarikan pasukan pendudukan di Korea.
Dengan adanya
keputusan tersebut, Korea Utara semakin membenci Korea Selatan dan Amerika
Serikat. Korea Utara merasa hak-haknya tidak diakui PBB. Dengan demikian, Uni
Soviet terus mendukung Korea Utara untuk mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan
wilayah Korea seluruhnya dengan jalan kekerasan atau peperangan.
2.4
Dampak Konflik Korea Selatan dan Korea Utara
Ø Dampak Terhadap kedua Negara :
·
Dampak Ekonomi
Perang antar kedua pihak ini mengakibatkan hancurnya
infrastruktur dan ekonomi negara. Pada tahun 1970 ekonomi kedua belah pihak
sempat seimbang, namun orientasi ekonomi Korea Utara lebih memprioritaskan pada
kepentingan militer dibanding dengan kebutuhan rakyatnya sendiri. Korea Utara
seringkali mengalami kekurangan makanan dan menyebabkan tingginya tingkat
kematian penduduk akibat kelaparan. Korea Utara seringkali meminta bantuan dari
luar negeri, tak terkecuali dari pihak Korea Selatan.
Berbeda halnya dengan Korea Selatan, mereka lebih menekankan
pertumbuhan
ekonomi dengan liberalisasi
pasar dan perdagangan, sehingga perindustrian dan kemajuan ekonomi Korea
Selatan maju dengan pesat dan menjadi salah satu Macan Asia.
·
Dampak Politik
Korea Selatan mengadopsi sistem politik yang demokratis,
berbeda dengan sistem politik di Korea Utara yang komunis-sentralistik. Dengan
sistem demokrasi, maka pihak militer meninggalkan perannya dari arena politik,
sedangkan pihak Korea Utara lebih menekankan nilai hierarki struktur keluarga
sebagai pemimpin berikutnya.
·
Dampak Militer
dan Keamanan
Berdasarkan penjelasan yang
telah dibahas sebelumnya, Korea Utara lebih menekankan ekonomi dalam upayanya
meningkatkan kapasitas militer dan nuklirnya. Dengan adanya sikap dan pengaruh
dari kepemilikan senjata nuklir ini, maka secara tidak langsung menyebabkan
instabilitas kawasan Asia Pasifik, terlebih dengan beberapa percobaan
peluncuran nuklir Korea Utara yang menurut data intelijen mampu menjangkau
sebagian wilayah Amerika Serikat.
Ø Dinamika Konflik
Terhadap Kawasan Asia Timur
Posisi negara-negara di kawasan Asia Timur dalam konteks hubungan
internasional amat berpengaruh besar. Pada dasarnya,
hubungan internasional di Asia Timur cukup banyak dihampiri oleh berbagai macam
konflik yang mayoritas dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan di antara
negara-negara tersebut.
Contoh konflik yang terjadi
di Asia Timur salah satunya adalah Korea utara dan Korea selatan.
Sumber ketegangan di kawasan Asia Timur
terutama disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis antara Jepang di satu
pihak dan China serta kedua Korea di pihak lain. Hubungan kurang harmonis ini
merupakan sisa-sisa Perang Dunia 2 berupa emosi dan kecurigaan pihak China
serta kedua Korea terhadap Jepang di pihak lain.
Sebelumnya Korea adalah wilayah
kekuasaan China karena letak geografisnya yang dekat dengan China. Pada
saat-saat China tidak cukup kuat untuk melindungi otonom Korea, maka bangsa
lain, biasanya Jepang, akan mencoba untuk menginjakkan kakinya di semenanjung
Korea. Sejak abad pertama sebelum Masehi, status internasional Korea pada
umumnya ditentukan oleh keunggulan China ataupun persaingan antara China dan
Jepang.
Pada perkembangan abad selanjutnya
Korea dikuasai oleh China sampai ke abad kesembilan belas runtuhnya kekuasaan
Cina. Jepang menyerang Korea dan menduduki Korea. Jepang berhasil memenangkan
tuntutannya sebagai akibat kemenangan Jepang dalam peperangan China-Jepang pada
tahun 1894-1895. Selanjutnya Jepang mendapatkan saingan baru dalam mengawasi
Korea yaitu Uni Soviet yang mempunyai kepentingan juga di Korea dari tahun
1896. Persaingan antara Jepang dan Uni Soviet mendominasi Korea berakhir dengan
dikalahkannya Uni Soviet dalam perang Uni Soviet-Jepang pada tahun 1904 sampai
1905. Dominasi Jepang atas Korea yang dengan kokohnya terlaksana itu harus terhenti
dengan kalahnya Jepang pada Perang Dunia II. Pada akhir Perang Dunia II, dengan
China dan Jepang terlampau lemah untuk melaksanakan fungsi historis mereka
mengenai Korea, maka Amerika Serikat dan Uni Soviet mengambil alih fungsi
mengawasi dan melindungi Korea. Amerika Serikat, sesungguhnya mengambil alih
tempat Jepang dan Uni Soviet mengambil alih tempat China, dan keduanya tidak
dapat menyetujui negara lainnya untuk menguasai seluruh Korea. Di pihak Jepang,
keterlindungan wilayahnya adalah hal yang vital bagi Amerika Serikat, dan
dipihak lain China mendapatkan dukungan dari Rusia.
Dengan demikian, pembagian Korea ke
dalam wilayah Amerika dan Rusia pada akhir Perang Dunia II merupakan ekspresi
kepentingan-kepentingan dari kedua negara yang bersangkutan dan dari kekuatan
yang mereka miliki, karena pada waktu itu tidak ada yang berada dalam posisi
berani mengambil resiko konflik besar untuk menguasai seluruh Korea.
Pokok persoalan dari pengawasan
seluruh Korea ini dimulai ketika Korea Selatan diserang oleh Korea Utara yang
didukung Uni Soviet. Amerika Serikat mendukung mati-matian Korea Selatan dengan
adanya kepentingannya dalam keamanan Jepang dan seluruh stabilitas Timur Jauh.
Dengan kepentingan tersebut negara-negara lain dan mendapatkan dukungan kuat
dari Kanada dan Inggris Raya, dukungan-dukungan tersebut dapat dijelaskan
karena kepentingan yang sama atau karena ketergantungan khusus mereka atas jasa
baik Amerika Serikat. Walaupun dukungan tersebut tidak terlalu besar.
Perang Korea tidak menempatkan
keamanan bersama dalam percobaan-percobaan tindakannya selama ini. karena
kepentingan-kepentingan negara besar yang terlibat didalamnya membatasi perang
hingga semenanjung Korea. China menghalangi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
masuk ke Korea Utara dan sebaliknya Amerika Serikat menghalangi masuknya Korea
Utara ke Korea Selatan. Keamanan bersama memerlukan tidak hanya penghentian
agresi yang bersifat sementara waktu tetapi berlangsungnya keamanan di masa
yang akan datang, suatu tujuan yang akan dicapai jika dengan kekalahan China
dalam, perang mati-matian. Demikian juga, pemulihan pengawasan tradisional
China atas semenanjung Korea memerlukan kalahnya Amerika Serikat dalam perang
mati-matian. Amerika Serikat maupun China tidak mau memikul beban dan resiko
yang dituntut dalam kegiatan demikian itu. Demikianlah kedua negara tersebut
sudah puas dengan berlanjutnya untuk sementara waktu pembagian daerah tersebut,
betapa pun gawat dan tidak stabilnya Korea dalam dua lingkungan pengaruh, yang
mencerminkan perimbangan kekuasaan di Timur Jauh.
2.5 Upaya
Penyelesaian Konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara
China akhirnya menyerukan dimulainya kembali perundingan enam
pihak (Six-party talks). Upaya itu untuk mencegah agar Korea Selatan (Korsel)
dan Korea Utara (Korut) terpicu kembali untuk menggelar perang saudara secara
frontal, seperti 1950-53. Menurut stasiun
televisi CNN, seruan China itu muncul setelah sejumlah negara mengkritik
Beijing yang kurang serius menanggapi buruknya ketegangan di Semenanjung Korea
pasca serangan artileri ke Pulau Yeonpyeong. Belum ada kesediaan resmi dari
kedua Korea atas seruan itu.
Kalangan pejabat Amerika
Serikat (AS) dan negara-negara lain menilai China sebetulnya punya pengaruh
besar untuk ikut mendamaikan kedua Korea karena punya hubungan yang erat dengan
kedua pihak. Bahkan, China merupakan sekutu terdekat Korea Utara. Status itu
tidak dimiliki banyak negara, termasuk Amerika
Serikat.
Ajakan perundingan ini disampaikan juru bicara
pemerintah China, Wu Dawei, di Beijing, Minggu
28 November 2010. Dimulai secara
berkala sejak Agustus 2003, forum itu melibatkan Korea Utara, Korea
Selatan, Amerika Serikat, Jepang, China, dan Rusia, untuk membahas cara
mengatasi konflik dan ancaman senjata nuklir di Semenanjung Korea. Namun, dalam
beberapa tahun terakhir, forum itu terhenti karena meningkatnya lagi ketegangan
antara Korea Utara dengan Amerika
Serikat dan Korea
Selatan.
Pada 2009, Korea
Utara
secara sepihak menghentikan dialog itu setelah diganjar sanksi PBB setelah
melakukan ujicoba rudal. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya khawatir Korea Utara gencar membuat senjata nuklir sehingga harus diberi
sanksi, termasuk perdagangan.
Wu menyatakan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini
di Semenanjung Korea membuat masyarakat internasional, khususnya anggota
six-party talks, prihatin. Inilah alasan dasar China mengajak keenam negara;
Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang, untuk kembali
melanjutkan perundingan itu.
Dari pihak China, setelah melakukan pertimbangan yang
hati-hati, mengajak melakukan pertemuan darurat di antara para pemimpin
delegasi six-party talks pada awal Desember nanti di Beijing untuk bertukar
pandangan mengenai masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Six-party talks
memiliki peranan yang penting dalam memperkuat komunikasi di antara banyak
pihak, meningkatkan denuklirisasi di semenanjung Korea dan menjaga perdamaian
dan stabilitas di semenanjung dan Asia Tenggara.
Namun, belum ada kesediaan dari Korea Utara dan Korea
Selatan
atas ajakan China itu. Bahkan Presiden Korsel, Lee Myung-bak, mengatakan bahwa
saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memulai kembali perundingan tersebut.
Sumber dari pemerintah Korea Selatan yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa
perundingan ini tidak akan menyelesaikan masalah. “Six-party talk tidak akan bisa menggantikan agresi
yang dilakukan oleh Korea Utara. Tindakan nyata
perlu dilakukan oleh Korea Utara untuk
menunjukkan perubahan kelakuan.”
Sementara itu, senator Amerika Serikat dari negara
bagian Arizona, John McCain, mengatakan bahwa perundingan ini memang jalan yang
baik. Namun Korea Utara tidak akan
berhenti berulah sampai diberikan hukuman yang berat. China, ujarnya, dapat
saja menghentikan Korea Utara, namun mereka tidak melakukannya. China tidak bertindak
seperti negara kekuatan besar dunia yang bertanggung jawab. Mereka bisa saja
menurunkan ekonomi Korea Utara hingga
sedengkul jika mereka mau.
Adapun sanksi yang diberikan kepada Korea Utara bukan berasa
dari Amerika Serikat tetapi dari PBB. Resolusi PBB merefleksikan konsensus
dari dunia internasional, bahwa tindakan Korea
Utara melanggar kewajibannya dan mengancam keamanan
internasional. Ini adalah inti yang menyebabkan sanksi itu dikeluarkan. Dengan
tambahan Amerika Serikat juga memberikan sanksi lain untuk Korea Utara. Sanksi yang diberikan kepada Korea Utara, ditujukan agar negara itu dapat menghormati
kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya.
Bila Korea
Utara
dapat mengikuti apa yang telah disepakati dalam Six Party Talks, Semenanjung
Korea akan bersih dari nuklir dan tentunya dapat menuju ke normalisasi hubungan
kedua Korea. Selain itu,Opsi yang ditawarkan Korea selatan yang bernama Korean Peninsula Trust Proses dimana
Korea selatan bersedia memberikan bantuan kemanusiaan kepada Korea utara jika
ia bersedia untuk menekan ambisinya dalam proliferasi nuklir. Korsel bahkan
menawarkan lebih yaitu dengan membantu pembangunan infrastruktur. Dengan
penyelesaian bilateral ini,maka diharapkan Korea selatan dan Korea utata dapat
membangun kepercayaannya masing-masing tanpa melibatkan intervensi kepentingan
eksternal.
Selain itu, dengan pemberian bantuan ekonomi dan Economic Assistance dalam pembangunan,
diharapkan Korea utara mampu untuk membangun perekonomiannya sendiri dan
mereduksi bantuan asing yang selama ini menjadi sumber utama perekonomian Korea
utara. Sesuai dengan perspektif liberalis yang menyatakan bahwa demokrasi dan free trade mampu mereduksi keinginan
untuk berkonflik atau berperang, karena dengan free trade, Negara cenderung memilih untuk berkompetisi dalam
pasar dan meningkatkan kapabilitas ekonominya dari pada militernya. Hal ini
dapat mendorong pencabutan sanksi juga. Semua ini dapat dilakukan, tetapi membutuhkan
waktu lama dan perubahan sikap Korea utara.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Perang Korea disebabkan
oleh adanya persaingan ideologi antara AS dan Uni Soviet, pembagian wilayah
menjadi dua bagian, dan tidak adanya kesepakatan antara AS dan Uni Soviet
tentang pembentukan Korea Utara. Sebab khususnya adalah adanya yang mengesahkan
laporan pemilihan di Korea Selatan. Korea Utara merasa hak-haknya tidak diakui
PBB. Perang Korea berlangsung antara tanggal 25 Juni 1950—27 Juli 1953. Perang
tersebut bukan sekedar perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Tetapi di
balik Korea Utara ada Uni Soviet dan RRC, sedangkan di balik Korea Selatan ada
Amerika Serikat dan sekutu-sekutu PBB-nya. Korea Utara sempat menguasai Seoul
dan wilayah-wilayah Korea Selatan, namun Korea Selatan sempat bangkit dan
unggul. Pada akhirnya Korea Utara berhasil memukul mundur pasukan PBB ke
Selatan. Namun pada perang ini tidak ada pihak yang menang atau kalah, kedua
negara sama-sama mengalami kerugian dan menewaskan banyak korban.
Perang Korea tidak
menempatkan keamanan bersama dalam percobaan-percobaan tindakannya selama ini.
karena kepentingan-kepentingan negara besar yang terlibat didalamnya membatasi
perang hingga semenanjung Korea. Dan pembagian wilayah Korea merupakan ekspresi
kepentingan-kepentingan dari kedua negara yang bersangkutan dan dari kekuatan
yang mereka miliki. Hal ini terlihat saat China dan Jepang lemah saat akhir
Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengambil alih fungsi sebagai
pengawas dan pelindung Korea.
DAFTAR PUSTAKA
Sitepu,P.
Anthonius. 2011. Studi Hubungan
Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Schouten,
Peer. Ed. 2012. Theory Talks. Terj.
Bambang wahyu nugroho. Jakarta: LP3M UMY
Morgentahau,Hans
J. 2010. Politik Antar Bangsa.
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
http://warofweekly.blogspot.com/2010/11/perang-korea-dan-dampaknya.html
www. Sejarah Perang Korea.htm
http://www.kaskus.co.id/thread/515e4d7820d7193a1e000008/kronologi-konflik-korea-selatan-dan-korea-utara
http://vinandhika-p--fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-47698-MBP%20Asia%20Timur-Hubungan%20Internasional%20di%20Asia%20Timur.html
http://www.academia.edu/3743253/Diplomasi_konflik_Semenanjung_Korea#
Bajora, J. (2013). The Six-Party Talks on North
Korea’s Nuclear Program.
http://www.cfr.org/proliferation/six-party-talks-north-koreas-nuclear-program/p13593
diakses pada27 April 2013
Six Party Talks.
http://www.slideshare.net/jdobinsky/six-party-talks diakses pada 27April 2013.